Teknologi Panen Air Kunci Hadapi Hujan Ekstrem, Curah Tinggi Diubah Jadi Penopang Produksi Pertanian
Jakarta — Anomali iklim yang memicu curah hujan ekstrem dalam beberapa waktu terakhir membawa tantangan serius bagi sektor pertanian. Genangan, banjir, dan rusaknya lahan kerap muncul ketika kelebihan air hujan tidak dikelola dengan baik. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pentingnya pengelolaan air berbasis teknologi sebagai solusi adaptif dan berkelanjutan.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa hujan bukanlah hambatan bagi pertanian selama tata kelola air dilakukan secara optimal. “Melalui penguatan irigasi, perbaikan drainase, dan tata air lahan yang tepat, produksi padi tetap dapat terjaga dan bahkan ditingkatkan,” kata Mentan Amran dalam keterangannya pada Selasa (10/2/2026).
Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementan mendorong penerapan teknologi panen air sebagai solusi pengelolaan air hujan di lahan pertanian. Teknologi ini dirancang untuk menampung kelebihan air saat musim hujan agar tidak terbuang, sekaligus dimanfaatkan kembali sebagai sumber air pada musim kemarau. Dengan pengelolaan yang tepat, curah hujan tinggi dapat menjadi modal penting dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian.
Kepala BRMP Fadjry Djufry menjelaskan bahwa transformasi manajemen air merupakan bagian tak terpisahkan dari modernisasi pertanian nasional. Teknologi panen air, menurutnya, tidak sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan rekayasa presisi untuk mengurangi risiko hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
“Dengan mengacu pada standar teknis yang tepat, kita memastikan bahwa setiap tetes air hujan yang jatuh di lahan pertanian menjadi faktor produksi, bukan pemicu destruksi lahan akibat banjir," ungkap Fadjry.
Beberapa teknologi panen air yang telah banyak diterapkan di lapangan antara lain embung, dam parit, dan long storage. Infrastruktur ini relatif tidak membutuhkan lahan luas dan dapat dibangun di sekitar area usaha tani, sehingga mudah diadopsi oleh petani.
Berdasarkan kajian teknis, pembangunan unit panen air secara berjenjang mampu menurunkan volume limpasan permukaan hingga 30–40 persen. Dampaknya, genangan di lahan sawah yang rawan banjir dapat berkurang.
Fadjry mencontohkan penerapan teknologi tersebut di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan dam parit di wilayah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi banjir, tetapi juga mampu meningkatkan indeks pertanaman.
“Selain fungsi mitigasi, air yang tertampung menjadi cadangan strategis untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Lahan yang semula hanya memiliki satu siklus tanam (IP 100) dapat ditingkatkan menjadi IP 200 atau lebih karena ketersediaan air irigasi suplesi pada periode transisi musim,” terangnya.
Untuk menjamin efektivitas dan ketepatan pembangunan, pengembangan infrastruktur panen air kini didukung oleh penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9230:2023 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial Penetapan Zona Pengembangan Infrastruktur Panen Air. Standar ini memastikan pemilihan lokasi pembangunan didasarkan pada analisis hidrologi yang presisi, bukan sekadar ketersediaan lahan.
Menurut Fadjry, standardisasi tersebut menjadi fondasi penting bagi pengembangan pertanian modern di Indonesia. "Standardisasi melalui SNI 9230:2023 memastikan bahwa investasi pemerintah dalam pembangunan embung dan dam parit memiliki akurasi penempatan yang tinggi dan durabilitas jangka panjang," ucapnya.
Selain itu, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, BRMP juga telah mengembangkan rekomendasi infrastruktur panen air yang terintegrasi melalui aplikasi Siap Tanam 2.0 yang dapat diakses melalui https://siaptanam.brmpkementan.id/
“Siap Tanam merupakan aplikasi berbasis data iklim dan hidrologi yang menyediakan rekomendasi waktu tanam dan pola tanam, rekomendasi varietas, estimasi kebutuhan pupuk, dan terbaru telah dilengkapi dengan fitur rekomendasi infrastruktur panen air pertanian yang sesuai untuk wilayah tersebut, hingga level lahan di tingkat desa,” pungkas Fadjry.
Rilis Kementan, 11 Februari 2026
Nomor: B-101/HM.160/7/02/2026